Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menolak
gerakan people power yang disebut-sebut akan mendeligitimasi hasil
Pemilu 2019. Pesan tersebut dengan tegas disampaikan Airlangga saat buka puasa bersama
Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Partai
Golkar menegaskan kepada pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu, bisa
mengadukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mencari solusi ke
jalanan," ujar Airlangga dalam sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta,
Minggu (19/5/2019).
"Partai
Golkar menolak people power," sambungnya menegaskan.
Airlangga
bercerita, dalam sejarah Indonesia, gerakan people power untuk mengganti pemimpin pernah
terjadi pada tahun 1965 dan 1998. Karena itu, telah disepakati solusi membatasi
jabatan kepala negara dan melangsungkan pemilu secara langsung.
"Oleh karena itu pada pemilu yang lalu, seluruh partai politik telah sepakat, 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya maka ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," ucap Airlangga.
Diketahui
isu gerakan people power terus berhembus jelang pengumuman hasil Pemilu 2019
pada Rabu 22 Mei mendatang. Aksi tersebut akan dilakukan segelintir orang untuk
menolak hasil Pemilu 2019.
Berdasarkan
hasil rekapitulasi sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 01,
Jokowi-Ma'ruf mengungguli perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo_Sandi.
Rencananya,
massa akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPU dan Bawaslu di Jakarta.
Aksi serupa
juga telah dilakukan segelintir orang di depan Kantor Bawaslu saat KPU tengah
melakukan rekapitulasi suara beberapa waktu lalu. Mereka mendesak Bawaslu
mengusut dugaan kecurangan. Bahkan massa juga mendesak mendiskualifikasi
Jokowi-Ma'ruf.
sumber : liputan6.com