Banggai,- Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan keprihatinannya pada kondisi Pelabuhan Rakyat Banggai sebagai salah satu sarana penyeberangan yang bisa dibilang terpadat. Antara eksistensi dan keterpenuhan sarana penunjang infrastruktur belum memuaskan. Sarana penunjangnya masih saja seperti dulu. Belum banyak yang berubah, Kamis (13/10/2016).
Menurut Muh Masykur, mobiilitas rakyat dan aktifitas bongkar muat barang menjadi rutinitas di pelabuhan ini, bisa dibilang hampir 24 jam pelabuhan diramaikan dengan aktifitas ekonomi seperti itu. Dan sudah pasti nilai ke ekomian tinggi disini, sama seperti pelabuhan lainnya di wilayah lain. Namun, ditengah hiruk pikuk mobilitas dan hilir mudik di pelabuhan ini, ada yang masih kontras.
“Terutama jalan penunjang naik ke kapal. Tersedia hanya jembatan kayu. Ada yang sudah lapuk dan bolong-blong. Dan ada yang sudah ditopang dengan kaki beton. Tapi, itu pun masih dilapisi kayu. Pemandangan ini, nyaris hampir sama kondisinya dengan empat (4) tahun lalu, 2012. Belum terlihat lompatan perubahan. Nampak ada, tapi belum memuaskan,” ujarnya.
“Jangankan kami jadi rakyat di 3 kabupaten banggai raya (Banggai, Bangkep dan Balut) juga merasakan hal yang sama. Sementara dari sisi kenyamanan kata dia, dengan kebaradaan sarana penunjang seperti itu berpotensi rawan kecelakaan dan membahayakan keselamatan penumpang," kata Masykur.
“Mestinya ada perubahan signifikan di pelabuhan ini. Sebab, ini adanya di Kab. Banggai. Daerah yang kaya dengan ragam pengelolaan sumbe daya alam. Di sana ada gas alam cair yang dikelola oleh Donggi Senoro LNG dan perkebunan skala besar," ujarnya.
Dalam hal, kemampuan daya dukung APBD, sudah tidak diragukan. Dari 13 Kabupaten/Kota di Sulteng, APBD Kab. Banggai salah satu yang terbesar, di atas Rp 1 triliun.
Masykur menyebutkan, deretan fakta-fakta ini yang bikin kita jadi miris. Apa sebab, Pelabuhan Rakyat Banggai tidak dikelola dengan cermat, terukur dan tepat guna. Agar rakyat bisa merasakan arti pembangunan. Sebagaimana program pembangunan tol laut yang digagas Presiden Jokowi-JK. Kata Masykur, maka sudah sepatutnya Pemda menyahuti program tersebut.
“Kedepan kita berharap Pemda tidak menutup mata atas hal ini. Sehingga keberadaan Pelabuhan Rakyat Banggai tidak lagi seperti dulu dan kini," tutup Masykur. (***)
Menurut Muh Masykur, mobiilitas rakyat dan aktifitas bongkar muat barang menjadi rutinitas di pelabuhan ini, bisa dibilang hampir 24 jam pelabuhan diramaikan dengan aktifitas ekonomi seperti itu. Dan sudah pasti nilai ke ekomian tinggi disini, sama seperti pelabuhan lainnya di wilayah lain. Namun, ditengah hiruk pikuk mobilitas dan hilir mudik di pelabuhan ini, ada yang masih kontras.
“Terutama jalan penunjang naik ke kapal. Tersedia hanya jembatan kayu. Ada yang sudah lapuk dan bolong-blong. Dan ada yang sudah ditopang dengan kaki beton. Tapi, itu pun masih dilapisi kayu. Pemandangan ini, nyaris hampir sama kondisinya dengan empat (4) tahun lalu, 2012. Belum terlihat lompatan perubahan. Nampak ada, tapi belum memuaskan,” ujarnya.
“Jangankan kami jadi rakyat di 3 kabupaten banggai raya (Banggai, Bangkep dan Balut) juga merasakan hal yang sama. Sementara dari sisi kenyamanan kata dia, dengan kebaradaan sarana penunjang seperti itu berpotensi rawan kecelakaan dan membahayakan keselamatan penumpang," kata Masykur.
“Mestinya ada perubahan signifikan di pelabuhan ini. Sebab, ini adanya di Kab. Banggai. Daerah yang kaya dengan ragam pengelolaan sumbe daya alam. Di sana ada gas alam cair yang dikelola oleh Donggi Senoro LNG dan perkebunan skala besar," ujarnya.
Dalam hal, kemampuan daya dukung APBD, sudah tidak diragukan. Dari 13 Kabupaten/Kota di Sulteng, APBD Kab. Banggai salah satu yang terbesar, di atas Rp 1 triliun.
Masykur menyebutkan, deretan fakta-fakta ini yang bikin kita jadi miris. Apa sebab, Pelabuhan Rakyat Banggai tidak dikelola dengan cermat, terukur dan tepat guna. Agar rakyat bisa merasakan arti pembangunan. Sebagaimana program pembangunan tol laut yang digagas Presiden Jokowi-JK. Kata Masykur, maka sudah sepatutnya Pemda menyahuti program tersebut.
“Kedepan kita berharap Pemda tidak menutup mata atas hal ini. Sehingga keberadaan Pelabuhan Rakyat Banggai tidak lagi seperti dulu dan kini," tutup Masykur. (***)
No comments:
Post a Comment