“Kita butuh investor masuk membangun pabrik CPO (crudepalmoil ) di Rio Pakava. Atau bisa juga melalui Perusahaan Daerah menggandeng swasta bersama membangun pabrik,” ujarnya.
Masykur menguraikan, berdasarkan data yang disampaikan oleh warga, sekitar 60.000 hektar luasan kebun kelapa sawit yang hari ini dikelola oleh warga masyarakat Rio Pakava. Kebun kelapa sawit milik warga ini dikelola dalam bentuk kelompok petani kelapa sawit mandiri. Dan rata-rata sudah dapat menghasilkan.
"Dengan luasan perkebunan sebesar itu hasil panen petani mencapai Rp. 1 triliun setiap tahunnya," katanya.
Kemana petani menjual hasil panennya, ya ke perusahan milik PT. Astra Grup yang beroperasi di wilayah Kab. Mamuju Utara Sulawesi Barat, PT. Mamuang, PT. Pasang Kayu, PT. Letawa dan PT. Lestari Tani Terpadu (LTT), kesemuanya anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari (AAL).
Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi tersebut yang sepatutnya tidak diabaikan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Ini potensi bagi daerah pada satu sisi, dan sudah pasti akan membantu petani di sisi lainnya. Sebab, jika negara hadir menciptakan pasar di sana maka satu hal yang pasti terjadi adalah memutus mata rantai monopoli pasar yang ada di Kec. Rio Pakava, termasuk pemberlakuan standar harga Tandan Buah Segar (TBS) yang cenderung diberlakukan oleh perusahaan.
“Bagi Daerah Sulawesi Tengah ini yang sangat merugikan karena potensi yang seharusnya diperoleh tidak dimanfaatkan dengan baik,” kesal Masykur.
Padahal jika potensi itu dimanfaatkan bakal menjadi salah satu sumber nilai tambah pendapatan bagi daerah ini. Saya kira tidak ada kata terlambat bagi Pemprov. Sulteng untuk hadir di tengah-tengah warga masyarakat Rio Pakava.
Rio Pakava Butuh Kehadiran Pemprov
Apa pentingnya negara melalui Pemprov hadir di sana, sebab kita menginginkan warga tidak merasa sendirian ditengah dominasi dan kuasa modal. Selain itu, warga masyarakat Rio Pakava mendambakan adanya perusahan yang dapat bangun pabrik di wilayah mereka.
Dengan demikian, jika dambaan warga masyarakat Rio Pakava itu mewujud maka saya yakin potret keterisolasian dan ketertinggalan 14 desa di Kec Rio Pakava bakal terjawab. Pertama, infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, irigasi, dll, dapat terbangun secara bertahap. Akses masuk ke wilayah ini tidak lagi melewati wilayah Sulawesi Barat karena jalan pintas dari Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dibenahi oleh Pemda.
Kedua, efek domino dari pembangunan pabrik CPO ini berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan sumber pendapatan lainnya di kalangan warga masyarakat.
Ketiga, percepatan pemenuhan hak-hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja yang jauh tertinggal dari wilayah lainnya, akan terprogram karena daerah memperoleh nilai tambah pendapatan untuk selanjutnya dikembalikan dalam bentuk program seperti yang dimaksud.
Rio Pakava merupakan daerah lumbung yang masih jarang diakses oleh hampir kebanyakan orang. Belum semua warga di Kab. Donggala pernah menginjakkan kaki di sana. Apalagi warga masyarakat Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.
Secara geografis, memang Kecamatan Rio Pakava tidak terbilang mudah dilakses, untuk sampai ke sana mesti memutar melewati Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Prov. Sulbar.
Satu hal yang mencengangkan, Kec. Rio Pakava ini merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Donggala dengan luas wilayah 872,16 km2 atau 16,53 persen dari luas Kabupaten Donggala dan terdiri 14 wilayah pemerintahan desa.
Sebagai wilayah transmigrasi yang dihuni berbagai etnik, puluhan ribu jiwa yang mengantungkan hidup di wilayah ini.
Masykur menjelaskan terkait aneka permasalahan yang terjadi di wilayah Kec. Rio Pakava sudah seharusnya pemerintah tidak terus menerus menurut mata dan menyembunyikan fakta masalah yang melilit warga yang berada di ujung utara Sulteng ini.
Satu hal yang patut ditelaah, wilayah ini amat kaya dan memiliki potensi pengembangan dan income yang luar biasa bagi daerah kalau pemerintah daerah jeli. Apa itu, ya dari sektor pertanian dan perkebunannya, tekan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng. (rls/**)
No comments:
Post a Comment