Namun, hingga saat ini Pemerintah belum ada gelagat bakal mengangkat guru Wiyata Bakti (WB) yang saat ini menjadi tulang punggung di hampir semua Sekolah Dasar di Sukoharjo.
Ditemui di sela sosialisasi empat pilar MPR RI yang dihadiri ratusan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)cabang Sukoharjo di pendopo Graha Satya Praja (GSP) Pemkab Sukoharjo, Kamis (28/9/2017) sore, Darno menguraikan, jumlah perbandingan guru sekolah dasar (SD) berstatus PNS dengan guru Wiyata Bakti (WB) saat ini 70:40.
"Dari sekira 70 persen PNS itu (diangkat berdasar Intruksi Presiden /Inpres tahun 1970) akan pensiun secara berturut-turut mulai 2018 hingga 2020 mendatang," katanya
Masalah ini menurut Darno selayaknya menjadi perhatian bersama lantaran belum ada rekrutmen PNS di sektor tenaga didik pada jenjang SD. Jika tak segera diantisipasi, bisa dikatakan tahun ini merupakan masa kritis bagi dunia pendidikan khususnya tingkat SD.
Tak bisa dibayangkan jika para guru WB tersebut mogok mengajar massal maka hal terburuk yang terjadi adalah terhentinya aktivitas pendidikan di semua SD. Perlu diketahui, mayoritas SD di Kota Makmur saat ini kelangsungan kegiatan belajar mengajarnya sangat bergantung dengan keberadaan guru WB.
"Saat guru PNS memasuki masa pensiun, tapi belum ada pengangkatan guru PNS baru, tentunya ini sangat memprihatinkan. Jika guru WB mogok untuk melakukan pembelajaran di semua sekolah, maka aktivitas pendidikan pasti akan lumpuh," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sukoharjo, Bambang Sutrisno, kepada empat anggota Legislatif pusat yang hadir dalam sosialisasi empat pilar MPR RI yakni, Muhammad Thoha (Fraksi PKB), Hardisoesila (Fraksi Golkar), Muzamil Yusuf (Fraksi PKS) dan Yoseph Umarhadi (fraksi PDIP), meminta agar nasib guru WB yang ada segera diperhatikan.
Mereka sangat berharap masa depannya ada kejelasan untuk diangkat statusnya menjadi PNS.
Bambang menyebutkan, nasib guru WB sangat jauh dari kata layak padahal mereka memiliki peran penting mencerdaskan generasi bangsa. Keadaan ini sangat berbeda dengan beberapa pegawai kantor pemerintahan yang memiliki gaji lebih dari cukup.
"Para pegawai di kantor keuangan pemerintah mendapat kenaikan gaji bisa sampai 9 kali lipat. Namun gaji guru WB, sampai sejauh ini masih sangat kurang. Dalam satu bulan gaji mereka tidak lebih dari Rp 350 ribu," ujarnya
Saat ini lanjutnya, jumlah guru WB K2 di Sukoharjo sekira 350. Yang memilukan, hingga sekarang mereka belum juga mendapat kejelasan nasibnya apakah akan diangkat (PNS) atau tidak.
"Kami meminta agar ada perekrutan kepada para guru WB yang juga memiliki peran sama dengan kami (guru PNS)," katanya.
Sekedar informasi, hingga sekarang Bupati Sukoharjo masih memberlakukan moratorium untuk perekrutan PNS sampai 2018. Adapun jumlah PNS yang ada di akhir 2016 tercatat sekira 9.545 orang.
Sumber : HarianKota
No comments:
Post a Comment