Palu, - Fraksi Partai Nasdem Sulteng Muh.Masykur menegaskan pentingnya sinergitas antara Satgas Mafia Tanah yang akan dibentuk oleh Kementeriaan Agraria/Tata Ruang dengan Satgas Reforma Agraria produk Kantor Kepresiden RI.
"Kedua lembaga adhoc tersebut untuk mengurai ketimpangan agraria dan menciptakan struktur agraria yang lebih adil sehingga perlu bersinergi," ujarnya, saat dihubungi awak media, Sabtu (22/10/2016).
Menurut Masykur, mafia tanah adalah defenisi yang sebetulnya sangat abstrak karena kriteria subjeknya teramat luas. Sehingga kata dia, perlu dirumuskan arahan kerja yang bersinergis dengan agenda reforma agraria.
Masykur menyebutkan, klaim penguasaan tanah secara luas jika mengacu pada produk keputusan pejabat publik, terdiri dari pengusaaan tanah berbasis konsesi, teritorialisasi kehutanan dan objek pembangunan berbasis perizinan.
"Tujuan reforma agraria adalah meralat tipologi penguasaan yang menjadi kepemilikan semacam itu dengan suatu agenda redistribusi bagi subjek baru, terutama para petani korban perampasan oleh konsesi, tuna kisma, buruh tani dan penggarap. Sehingga defenisi mafia tanah perlu bersinergi," terangnya.
Masykur mengatakan, kekhawatiran pokok dari dua policy ini terletak pada operasi lapangannya nanti. Kata dia, bila tak ada sinergi, Kementriaan ATR bisa jadi fokus pada kasus-kasus per kasus administratif pertanahan buka pada substansi penguasaan lahan berbasis keputusan pejabat publik.
Sehingga kata dia, tujuan dari reforma agraria bisa menjadi parsial karena kehadiran satgas mafia tanah akibat tidak adanya rujukan bersama tentang tugas prioritas yang harus diselesaikan.
"Bagi kami perlu ada tujuan bersama, defenisi objek dan subjek yang selaras sehingga terjadi sinergitas dan saling memperkuat kerja masing-masing lembaga.
Hal itu penting kata Masykur, mengingat pekerjaan kedua satgas tersebut akan berhadapan pada birokrasi daerah yang belum sepenuhnya peka ada masalah agraria dan kepentingan para konglomerat itu sendiri yang menjadi penguasa tanah sekaligus mafia administratur pertanahan. (***)
"Kedua lembaga adhoc tersebut untuk mengurai ketimpangan agraria dan menciptakan struktur agraria yang lebih adil sehingga perlu bersinergi," ujarnya, saat dihubungi awak media, Sabtu (22/10/2016).
Menurut Masykur, mafia tanah adalah defenisi yang sebetulnya sangat abstrak karena kriteria subjeknya teramat luas. Sehingga kata dia, perlu dirumuskan arahan kerja yang bersinergis dengan agenda reforma agraria.
Masykur menyebutkan, klaim penguasaan tanah secara luas jika mengacu pada produk keputusan pejabat publik, terdiri dari pengusaaan tanah berbasis konsesi, teritorialisasi kehutanan dan objek pembangunan berbasis perizinan.
"Tujuan reforma agraria adalah meralat tipologi penguasaan yang menjadi kepemilikan semacam itu dengan suatu agenda redistribusi bagi subjek baru, terutama para petani korban perampasan oleh konsesi, tuna kisma, buruh tani dan penggarap. Sehingga defenisi mafia tanah perlu bersinergi," terangnya.
Masykur mengatakan, kekhawatiran pokok dari dua policy ini terletak pada operasi lapangannya nanti. Kata dia, bila tak ada sinergi, Kementriaan ATR bisa jadi fokus pada kasus-kasus per kasus administratif pertanahan buka pada substansi penguasaan lahan berbasis keputusan pejabat publik.
Sehingga kata dia, tujuan dari reforma agraria bisa menjadi parsial karena kehadiran satgas mafia tanah akibat tidak adanya rujukan bersama tentang tugas prioritas yang harus diselesaikan.
"Bagi kami perlu ada tujuan bersama, defenisi objek dan subjek yang selaras sehingga terjadi sinergitas dan saling memperkuat kerja masing-masing lembaga.
Hal itu penting kata Masykur, mengingat pekerjaan kedua satgas tersebut akan berhadapan pada birokrasi daerah yang belum sepenuhnya peka ada masalah agraria dan kepentingan para konglomerat itu sendiri yang menjadi penguasa tanah sekaligus mafia administratur pertanahan. (***)
No comments:
Post a Comment