Jakarta,- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad M. Ali mendorong Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk membangun mekanisme edukasi sipil hukum dalam penanganan tersangka. Sebagai bentuk pengejawantahan hak-hak sipil (Civil Right) dalam praktis hukum nasional. Hal itu disampaikan langsung melalui rilis merespon penangkapan istri tersangka Teroris Poso, Ali Kalora, Selasa (11/10/2016).
Terkait dengan penangkapan istri tersangka Teroris Poso Ali Kalora, Ahmad Ali mendorong POLRI, memasukan suatu mekanisme edukasi sipil terkait Hak dan Kewajiban setiap warga negara yang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum tertentu. Agar setiap warga negara mengetahui dengan baik jenis pelanggaran hukum atau tindak pidana sebagai ekses dari perbuatannya.
"Setiap warga negara juga dapat mengerti kedudukan hukum mereka, baik dari sisi hukum acara maupun pidana, akan menjadi lebih baik kalau setiap warga negara dapat mengetahui hukum sebagai pengetahuan, bukan sekedar hukum sebagai alat jeratan pidana tertentu,” ujarnya.
Ahmad Ali mengatakan, sifat koersif atau daya memaksa hukum negara yang selama ini dipraktikan sudah perlu berubah wajah. Kata dia, perspektif hukum dunia sekarang ini sudah bertransformasi menjunjung tinggi supremasi sipil, dalam konteks transisional justice.
Salah satu bentuk kongkrit dari mekanisme edukasi sipil kata Ali, setiap tersangka yang mengalami penahanan wajib oleh POLRI, diberikan semacam buku saku tentang hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara.
Lebih lanjut, Ali menyampaikan, mekanisme ini akan menjadikan POLRI sebagai institusi dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi hukum yang lebih berorientasi Hak Azasi Manusia dan berwajah moderen. Ali sangat optimis dan meyakini kalau mekanisme ini dibangun dalam POLRI, maka kampanye tentang pemolisian masyarakat tidak lagi sekedar jargon. Tetapi benar-benar membawa pengaruh yang besar dan transformasi yang meyakinankan di tubuh Polri.
Walau bagaiman pun kata Ali, POLRI memiliki struktur dan garis Komando yang rapi hingga ke tingkat Polsek. Sehingga memungkinkan POLRI lebih mudah membawa misi edukasi sipil hukum dapat berjalan maksimal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan jenis tindak pidana di semua level. (***)
Terkait dengan penangkapan istri tersangka Teroris Poso Ali Kalora, Ahmad Ali mendorong POLRI, memasukan suatu mekanisme edukasi sipil terkait Hak dan Kewajiban setiap warga negara yang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum tertentu. Agar setiap warga negara mengetahui dengan baik jenis pelanggaran hukum atau tindak pidana sebagai ekses dari perbuatannya.
"Setiap warga negara juga dapat mengerti kedudukan hukum mereka, baik dari sisi hukum acara maupun pidana, akan menjadi lebih baik kalau setiap warga negara dapat mengetahui hukum sebagai pengetahuan, bukan sekedar hukum sebagai alat jeratan pidana tertentu,” ujarnya.
Ahmad Ali mengatakan, sifat koersif atau daya memaksa hukum negara yang selama ini dipraktikan sudah perlu berubah wajah. Kata dia, perspektif hukum dunia sekarang ini sudah bertransformasi menjunjung tinggi supremasi sipil, dalam konteks transisional justice.
Salah satu bentuk kongkrit dari mekanisme edukasi sipil kata Ali, setiap tersangka yang mengalami penahanan wajib oleh POLRI, diberikan semacam buku saku tentang hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara.
Lebih lanjut, Ali menyampaikan, mekanisme ini akan menjadikan POLRI sebagai institusi dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi hukum yang lebih berorientasi Hak Azasi Manusia dan berwajah moderen. Ali sangat optimis dan meyakini kalau mekanisme ini dibangun dalam POLRI, maka kampanye tentang pemolisian masyarakat tidak lagi sekedar jargon. Tetapi benar-benar membawa pengaruh yang besar dan transformasi yang meyakinankan di tubuh Polri.
Walau bagaiman pun kata Ali, POLRI memiliki struktur dan garis Komando yang rapi hingga ke tingkat Polsek. Sehingga memungkinkan POLRI lebih mudah membawa misi edukasi sipil hukum dapat berjalan maksimal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan jenis tindak pidana di semua level. (***)
No comments:
Post a Comment