Morowali, - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad M.Ali sampaikan pentingnya dukungan masyarakat dan aparatus negara mendukung program reformasi hukum yang sedang digalakan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan saat melaksanakan reses di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Kamis (2/10/2016).
Menurut Ahmad M.Ali, reformasi hukum penting sekali artinya, tidak hanya bagi pelaksanaan hukum yang lebih setara dan arif, tetapi juga untuk membangun kesadaran bersama untuk tertib hukum
"reformasi hukum yang digalakan Presiden Joko Widodo dengan membentuk satgas anti pungli adalah suatu terobosan untuk menghadirkan pendekatan hukum yang lebih teladan," terangnya.
Kata dia, olehnya itu seluruh aparatus negara, baik itu Kejaksaan dan Kepolisian harus bisa memberi teladan pada rakyat. "rakyat dan aparatur negara harus bisa saling kerjasama dalam penegakan hukum,"pesannya.
Ahmad M. Ali juga menanggapi aspirasi masyarakat terkait dengan penurunan status Polsek Menui Kepulauan. Ia mengatakan, akan menyampaikan aspirasi ini pada Kapolda bahkan mungkin ke tingkat Polri agar status Polsek Menui Kepulauan dikembalikan.
" bisa dibayangkan Pulau yang aksesnya relatif jauh dengan luas seperti ini, hanya terdapat 5 anggota Kepolisian. Saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat Polda atau mungkin langsung ke Kapolri," terangnya.
Reses Ahmad Ali yang dilaksanakan di pasar Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan ini dibanjiri masyarakat dari 20 desa. Mereka menyampaikan aspirasi, mulai dari urusan pemukiman, air bersih, jalan hingga pelabuhan disampaikan secara bergantian.
Kehadiran Ahmad Ali dinilai masyarakat sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi. "kami sangat bersyukur karena pertama kali dalam sejarah, Menui Kepulauan dikunjungi langsung oleh anggota DPR RI," ujar H.Alwi Sino Camat Menui Kepulauan.
Reses di Kaleroang
Warga Bungku Selatan Mengeluhkan kondisi bangunan pasar Kaleroang yang membutuhkan perbaikan.
Selain itu warga juga mengeluhkan belum adanya jaringan telekomunikasi.
Warga kepala desa Nahar mengeluhkan pencemaran laut
Sutrianti mengeluhkan pendidikan informal, rumah kreatif dan pendidikan moral keagamaan yang belum maksimal di Bungku Selatan. Polsek Bungku selatan bertempat di bungku pesisir sementara Bungku Selatan hanya Subsektor. Keberadaan Kapolsek adanya di Bungku Pesisir.
Pudin, anggota Polsek Bungku Sleatan sebagai babinkantibmas, kalau ada kasus kami bekerjasama dengan pihak TNI. Saya cuma sendiri, polseknya di daratan, tdk ada tempat pospol atau subsektor yang dapat dijadikan lokasi kantor.
Polisi di Kaleroang sebagai ibu kota kecamatan cuma 1 orang. Hal itu relatif tidak sesuai dengan medan pulau.
Ahmad M.Ali mengaku akan menyampaikan aspirasi kepada Kapolri agar ada pemekaran polsek di Bungku Selatan.
Janji saya ada tiga; 1. Soal pasar 2. Soal pencemaran laut 3. Dan pemekaran polsek. (***)
Menurut Ahmad M.Ali, reformasi hukum penting sekali artinya, tidak hanya bagi pelaksanaan hukum yang lebih setara dan arif, tetapi juga untuk membangun kesadaran bersama untuk tertib hukum
"reformasi hukum yang digalakan Presiden Joko Widodo dengan membentuk satgas anti pungli adalah suatu terobosan untuk menghadirkan pendekatan hukum yang lebih teladan," terangnya.
Kata dia, olehnya itu seluruh aparatus negara, baik itu Kejaksaan dan Kepolisian harus bisa memberi teladan pada rakyat. "rakyat dan aparatur negara harus bisa saling kerjasama dalam penegakan hukum,"pesannya.
Ahmad M. Ali juga menanggapi aspirasi masyarakat terkait dengan penurunan status Polsek Menui Kepulauan. Ia mengatakan, akan menyampaikan aspirasi ini pada Kapolda bahkan mungkin ke tingkat Polri agar status Polsek Menui Kepulauan dikembalikan.
" bisa dibayangkan Pulau yang aksesnya relatif jauh dengan luas seperti ini, hanya terdapat 5 anggota Kepolisian. Saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat Polda atau mungkin langsung ke Kapolri," terangnya.
Reses Ahmad Ali yang dilaksanakan di pasar Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan ini dibanjiri masyarakat dari 20 desa. Mereka menyampaikan aspirasi, mulai dari urusan pemukiman, air bersih, jalan hingga pelabuhan disampaikan secara bergantian.
Kehadiran Ahmad Ali dinilai masyarakat sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi. "kami sangat bersyukur karena pertama kali dalam sejarah, Menui Kepulauan dikunjungi langsung oleh anggota DPR RI," ujar H.Alwi Sino Camat Menui Kepulauan.
Reses di Kaleroang
Warga Bungku Selatan Mengeluhkan kondisi bangunan pasar Kaleroang yang membutuhkan perbaikan.
Selain itu warga juga mengeluhkan belum adanya jaringan telekomunikasi.
Warga kepala desa Nahar mengeluhkan pencemaran laut
Sutrianti mengeluhkan pendidikan informal, rumah kreatif dan pendidikan moral keagamaan yang belum maksimal di Bungku Selatan. Polsek Bungku selatan bertempat di bungku pesisir sementara Bungku Selatan hanya Subsektor. Keberadaan Kapolsek adanya di Bungku Pesisir.
Pudin, anggota Polsek Bungku Sleatan sebagai babinkantibmas, kalau ada kasus kami bekerjasama dengan pihak TNI. Saya cuma sendiri, polseknya di daratan, tdk ada tempat pospol atau subsektor yang dapat dijadikan lokasi kantor.
Polisi di Kaleroang sebagai ibu kota kecamatan cuma 1 orang. Hal itu relatif tidak sesuai dengan medan pulau.
Ahmad M.Ali mengaku akan menyampaikan aspirasi kepada Kapolri agar ada pemekaran polsek di Bungku Selatan.
Janji saya ada tiga; 1. Soal pasar 2. Soal pencemaran laut 3. Dan pemekaran polsek. (***)
No comments:
Post a Comment